Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akhirnya mengesahkan revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan dalam rapat paripurna yang berlangsung siang tadi.
Revisi ini mencakup sejumlah perubahan terkait pengupahan, jaminan sosial, serta perlindungan bagi pekerja di sektor informal.
Beberapa fraksi menyatakan dukungan penuh, sementara sebagian lainnya meminta agar implementasi aturan baru ini diawasi ketat agar tidak merugikan pekerja.
Pemerintah menyatakan revisi ini merupakan hasil dialog panjang bersama serikat pekerja dan asosiasi pengusaha selama beberapa bulan terakhir.